Petugas gabungan akan langsung memutar balikkan kendaraan, bagi kendaraan yang nekat menerobos titik penyekatan. Di Jawa Timur, ada 27 titik yang disekat. Sebanyak 7 titik perbatasan provinsi dan 20 titik perbatasan kabupaten/kota.
"Kalau ditemukan ada yang masih bobol mereka nekat, kalau menemukan ada yang mencoba masuk akan diputarbalikkan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko.
Sedangkan masyarakat yang memaksa menerobos untuk mudik, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, sesuai UU Karantina Nomor 6 Tahun 2018. Dalam UU ini di Pasal 93 disebutkan bahwa hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta bila melanggar aturan mudik.
1. Perbatasan Gresik-Lamongan
2. Perbatasan Sidoarjo-Pasuruan
3. Perbatasan Mojokerto-Sidoarjo
4. Perbatasan Pasuruan-Probilinggo
5. Perbatasan Probolinggo-Situbondo
6. Perbatasan Pasuruan-Malang
7. Perbatasan Malang-Lumajang
8. Perbatasan Situbondo-Banyuwangi
9. Perbatasan Jember-Lumajang
10. Perbatasan Nganjuk-Jombang
11. Perbatasan Jombang-Mojokerto
12. Perbatasan Blitar-Kediri
13. Perbatasan Kediri-Malang
14. Perbatasan Bojonegoro-Tuban
15. Perbatasan Ngawi-Madiun
16. Perbatasan Madiun-Magetan
17. Madura sisi utara
18. Madura sisi selatan
19. Pintu masuk Tol Ngawi
20. Pintu masuk Tol Probolinggo.
Dan ada 7 titik penyekatan diperbatasan provinsi:
1. Perbatasan gerbang Tol Ngawi - Solo
2. Perbatasan Ngawi Mantingan - Sragen
3. Perbatasan Tuban - Rembang
4. Perbatasan Bojonegoro - Cepu
5. Perbatasan Magetan - Karanganyar
6. Perbatasan Pacitan Donorejo - Wonogiri
7. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi - Gilimanuk Bali.
Untuk kendaraan pribadi juga akan dilakukan pemeriksaan kendaraan dan pemeriksaan identitas. Apabila didapati kendaraan merupakan kendaraan umum, maka sanksinya akan ditambah dengan pencabutan izin trayek dengan berkoordinasi sama instansi terkait.
Gatot menambahkan, kendaraan petugas, logistik, bahan pokok atau sembako, alat kesehatan, pengangkut stok BBM, serta ekspedisi yang diperbolehkan beroperasi.
"Kita akan menindaklanjuti kebijakan yang ada. Kalau ada aturannya seperti itu ya kita akan menindaklanjuti yang sudah dikeluarkan atasan," imbuh Gatot.
Pengendara yang hendak menuju tempat kerjanya, harus membawa surat dari kantor atau tempat bekerja. Masyarakat dalam kondisi kritis atau hamil yang hendak ke rumah sakit juga diperbolehkan lewat pos penjagaan dengan sejumlah ketentuan, pungkasnya. (Red/khauripan)
